Tuesday, July 7, 2015

Zeti Arina, Mengubah Momok Orang Awam tentang Pajak dengan Ilmu

Tuesday, July 7, 2015
Para konsultan dan pensiunan yang akan mengajukan ijin konsultan heboh menyambut keluarnya Peraturan Menteri Keuangan dengan nomer triple one atau 111/PMK.03/2014 pada tanggal 9 Juni 2014. Peraturan itu berkaitan dengan tentang kewajiban menempuh SKPPL yang merupakan pendidikan profesi berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan dengan tingkatan Brevet C sampai 60 SKPPL setahun dan tidak diberikan ijin secara langsung bagi pensiunan pajak dengan harus menunggu selama 2 tahun. Bagi Zeti Arina, CEO Artha Raya Consultant, peningkatan kewajiban tersebut seharusnya ditanggapi secara positif. Itu artinya konsultan harus benar-benar bertanggung jawab terhadap profesiaonalisme nya dengan meningkatkan kemampuan secara terus menerus. Dalam wawancara yang berkaitan dengan profesi sebagai konsultan pajak, berikut penjelasan Zeti Arina

sumber gambar: jawapos.com

1. Latar belakang pendidikan apa saja yang wajib dimiliki oleh seorang konsultan pajak?

Peraturan Menteri keuangan terbaru tentang konsultan yaitu nomer 111/PMK.03/2014  telah ditandatangani oleh Menkeu tanggal 9 Juni 2014 menegaskan, untuk memperoleh sertifikat konsultan pajak, orang perseorangan harus. memiliki ijazah Strata 1 (S1) atau Diploma IV (D4) program studi perpajakan dari perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak, lulus ujian sertifikasi konsultan pajak atau mengikuti kegiatan penyetaraan tingkat sertifikasi bagi pensiunan pegawai Dirjen Pajak. 

2. Apa saja yang dipersiapkan ketika menjadi seorang konsultan pajak? (seperti izin, dll)

Untuk menjadi konsultan pajak wajib lulus ujian sertifikasi yang terdiri dari Brevet A, Brevet B dan Brevet C. Perbedaan dari berevt A,B dan C adalah tentang kewenangan yang dimiliki. Untuk Brecet A kewenangannya untuk memberi konsultansi wajib pajak perorangan, Brevet B kewenangannya WP perorangan dan Badan, sedangkan C mempunyai kewenangan tertinggi semua kewenangan brevet A dan B ditambah Wajib Pajak Asing.

3. Kendala apa saja yang dihadapi seorang konsultan pajak?

Kendala yang dihadapi pada saat terjun menjadi konsultan pajak setelah terpenuhi syarat perijinannnya seperti halnya mendirikan bisnis yang baru adalah bagaimana mendapatkan kepercayaan klien.

4. Bagaimana mengatasi kendala-kendala di atas?

Cara mengatasinya adalah meningkatkan pengetahuan, menentukan target klien, menjadi pengajar tentang pajak, mejadi pembicara seminar dsb supaya calon klien percaya dengan kemampuan konsultan.

5. Apa pesan bagi yang ingin terjun sebagai konsultan pajak?

Berhubung masih banyak masyarakat yang salah persepsi tentang pajak, masih banyak anggapan konsultan pajak sama dengan pencuri pajak, padahal sekarang jaman sudah berubah, Dirjen Pajak sudah melaksanakan reformasi perpajakan, data-data dari pihak ketiga sudah tersambung dengan Dirjen Pajak. Solusinya adalah memberikan edukasi kepada klien untuk tertib admisistrasi, dan memberikan saran membayar pajak dengan hemat tanpa harus melanggar aturan serta menghindari denda dan sanksi.

Zeti Arina yang juga merupakan Ketua IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia) Surabaya di lain waktu berbagi wacana tentang peran IKPI membelajarkan tentang pajak pada masyarakat. Berikut hasil wawancara yang bisa disimak. 


1. Menurut Ibu Zeti, sejauh mana pentingnya kehadiran IKPI bagi masyarakat? 

IKPI singkatan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia merupakan wadah perkumpulan bagi konsultan pajak seluruh Indonesia, tentunya sangat penting kehadirannya bagi masyarakat.karena ada banyak program pengabdian bagi masyarakat.

2. Apa saja program IKPI yang bermanfaat langsung bagi masyarakat? 

Banyak sekali program bagi masyarakat, tentunya masyarakat disini adalah masyarakat pembayar pajak yang intinya adalah bagaimana memberikan edukasi supaya masyarakat makin melek pajak.

3. Apa saja aktivitas IKPI dalam memberi edukasi pajak kepada masyarakat?

Banyak sekali aktifitasnya misalnya memberikan sosialisasi di asosiasi lain seperti real estate, pedagang emas, KADIN, di kampus kampus maupun membantu mengajukan rulling terhadap aturan aturan yang merugikan masyarakat. 

4. Bagaimana proses Ibu Zeti terpilih sebagai ketua IKPI Surabaya?

Proses pemilihannya sangat demokratis dimana hari itu seluruh peserta yang hadir diberikan kertas untuk ditulis sebuah nama , boleh memilih namanya sendiri siapa yang kira kira pantas menjadi ketua IKPI yang baru yang akan menggantikan Bapak Doni Budiono yang akan habis masa jabatannya. Karena sebelumya sudah ada kasak kusuk dari teman-teman untuk menominasikan saya maka hasil pemilihan hampir mutlak memilih nama saya, yang memilih nama lain Cuma 8 orang. Tadinya yang rencananya akan dipilih melalaui 2 putaran karena hampir semua peserta rapat memilih saya langsung ditetapkan saya sebai ketua terpilih.

5. Sebagai ketua IKPI Surabaya, apa rencana Ibu Zeti untuk ke depannya?

Rancana saya antara lain :
  • Mensukseskan program IKPI Pusat.
  • Memfasilitasi Anggota lebih peduli, berpartisispasi aktif dan bangga menjadi anggota IKPI, agar IKPI semakin bermanfaat bagi anggota dan masyarakat.
  • Meningkatkan kemampuan anggota agar semakin profesional dengan mengakomodir berbagai kelompok anggota.
  • Meningkatkan kerjasama dengan Universitas, Asosiasi, DJP dan pihak ketiga lainnya.

Sedangkan rencana program saya:
  1. Road show Ke Kanwil Kanwil, memperkenalkan pengurus IKPI, memberikan list anggota, menawarkan kegiatan bersama dalam rangka edukasi masyarakat, memberikan masukan tentang yang terjadi di dunia usaha.
  2. Pelatihan rutin bagi Anggota 2 bulan sekali dengan topik yang sudah ditentukan di depan.
  3. Mempererat kerjasama dengan Asosiasi-Asosiasi dalam rangka sosialisasi aturan perpajakan.
  4. Soasialisasi IKPI di media sebulan sekali.
  5. Mempererat hubungan dengan Universitas yang sudah terjalin baik saat ini.

Sampai saat ini tidak banyak orang tahu tentang pajak yang berkaitan dengan bisnis kuliner. Berkaitan dengan ini ibu Zeti berbagi informasi tentang pajak bisnis kuliner yang terangkum dalam wawancara berikut.

sumber gambar: fokusmeda.com
1. Sejauh mana pentingnya kehadiran konsultan pajak bagi pebisnis kuliner?

Ngomong-ngomong tentang kuliner pasti erat kaitannya dengan urusan makanan, kalau ditanya sejauh mana pentingnya konsultan bagi pebisnis kuliner tentunya peran penting konsultan adalah mengedukasi para pengusaha kuliner untuk mengetahui tentang kewajiban aturan perpajakan yang dikenakan terhadap bisnis kuliner.

2. Apa saja yang dapat konsultan pajak bantu, khususnya untuk pebisnis kuliner?

Yang dapat dilakukan konsultan pajak adalah memberikan pengertian tentang hak dan kewajiban perpajakan bagi pengusaha kuliner selanjutnya memberikan tuntunan bagaimana menghitung membayar dan melaporkan pajaknya, serta mereview barangkali masih ada yang salah atau kurang tepat supaya dapat dibetulkan sedini mungkin dan menghindari sanksi dan denda.

3. Bisa ceritakan, bisnis kuliner yang seperti apa yang wajib membayar pajak? (Karena untuk kaki lima tidak termasuk, apakah hanya restoran dengan tertentu, atau bagaimana)

Ada 2 jenis pajak dilihat dari pemungutnya yaitu pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah.

Jenis pajak pusat misalnya pajak penghasilan(PPh), Pajak Pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewang (PPN/PPnBM), Bea Materai dan sebagainya. Sedangkan contoh pajak Daerah antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan dan tontonan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan jalan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan BPHTB

Bila yang dimaksud kuliner disini adalah restoran maka kewajiban pajak restoran adalah pajak daerah berupa pajak restoran yang dulu disebut Pajak Pembangunan 1 (PP1)  dan pajak pusat yang disebut pajak penghasilan. Pajak Restoran sebesar 10 % akan dikenakan setiap orang yang makan di restoran tersebut untuk selanjutnya disetorkan ke Pemerintah Daerah.

Sedangkan Pajak Pusat dihitung dari semua omzet restoran dikurangi biaya-biaya sehingga menghasilkan laba bersih, bila bentuk usahanya perorangan maka setelah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) barulah dikalikan tarif yang berlaku tergantung jumlah keuntungannya.

Tetapi sejak tahun kemarin Dirjen Pajak telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomer 46 (PP46) yang merupakan fasilitas bagi pengusaha kecil dimana bila omzetnya kurang dari 4,8 milyar setahun cukup membayar Pajak Penghasilan Final sebesar 1% dari total omzetyang dibayar tiap bulan. 

Pedagang kaki lima tidak masuk kriteria yang kena pajak, tetapi harus yang mempunyai tempat tetap misalnya ruko bukan di trotoar pinggir jalan atau di fasilitas umum.

Contoh  penghitungan: 
  1. Pak Amat kawin anak 3 adalah penjual nasi uduk di dimana hasil penjualannya 
  2. Bila total penjualan lebih dari 4,8 milyar maka termasuk kategori pengusaha kena kira kira 100 juta per bulan, maka setiap bulan Pak Amat harus menyetor pajak 1% x 100 juta = 1 juta sehingga pajaknya setahun sekitar 12 juta.

Di samping pajak penghasilan setiap orang yang makan di bon makanan akan ditambah 10 % pajak restoran yang setiap bulan disetor ke pemerintah daerah. pajak yang wajib melakukan pembukuan sehingga cara menghitung pajaknya dibukukan semua berapa omset/penjulannya dikurangi biaya-biaya yang diperbolehkan secara perpajakan setelah ketemu angka pengahsilan kena pajaknya baru dikurangi PTKP dan dikalikan tarif progresif dari 5% sd 30%.

Contoh : Pak Wawan (K/3) adalah pedagang soto yang sangat terkenal dengan penjualan setahun 10 milyar, setiap bulan melakukan pembukuan yang rapi ternyata biayanya secara pajak tercatat sebesar 8 milyar sehingga ada keuntungan 2 milyar maka pajak harus dibayar adalah keuntungan bersih atau disebut penghasilan kena pajak dikurangi PTKP untuk anak 3 sebesar Rp 32.400.000,- = Rp. 1.967.600.000

Cara menghitung pajak progresifnya :
50.000.000 x 5 %  =   2.500.000
200.000.000 x 15% =  30.000.000
250.000.000 x 25% =  62.500.000
1.467.000 x 30%  =  440.280.000
Total pajak              535.280.000

Jangan lupa ditambahkan pajak restoran sebesar 10 % di setiap bon makanan dan dibayar setiap bulan ke Pemerintah Daerah.

4. Apa saja yang harus dipersiapkan oleh pebisnis kuliner itu sendiri sebagai wajib pajak?

Yang harus dipersiapkan oleh pebisnis kuliner adalah yang pertama perijinan yang lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku, kalau tidak bisa disegel oleh Pemerintah Daerah, untuk password dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan harus mendaftar Nomor Pokok Wajib Pajak, serta sistem pencatatan yang lengkap serta memahami aturan perpajakan yang berlaku.

5. Ada tips bagi pebisnis kuliner ketika hendak memilih konsultan pajak yang tepat?

Bila bisnis kulinernya belum besar dan memungkinkan untuk dikerjakan sendiri dengan ada pegawai yang paham peraturan pajak saya kira tidak perlu konsultan pajak, tetapi untuk yang sudah besar, cabangnya sudah banyak saya kira perlu konsultan pajak yang bisa memberikan saran yang paling tepat tentang kewajiban perpajakannya, mengecek apakah laporan perpajaknnya sudah benar, membayar pajak dengan hemat tanpa melanggar aturan. Jangan memilih konsultan yang mengajari untuk mencuri pajak dengan janji-janji semua akan beres karena ini termasuk tindak pidana perpajakan apalagi seperti di Jakarta dan beberapa daerah sudah online sehingga tidak mungkin untuk menghindari pajak. Oleh karena itu bayarlah pajak secara benar dan hemat karena membayar pajak dengan benar benar belum tentu lebih boros dan yang mencuri belum tentu lebih hemat karena denda dan sanksi akan menanti kalau sampai ketahuan. 

Masyarakat kebanyakan tidak mengerti akan pajak. Mirisnya, sebagian besar masyarakat terlebih yang memiliki usaha sendiri malah menganggap pajak sebagai momok dan sesuatu yang memberatkan. Dalah hal ini ibu Zeti menjelaskan serba-serbi tentang pajak yang berkaitan dengan masyarakat dan perannya sebagai konsultan pajak dalam wawancara berikut.

1. Sejauh mana peran konsultan pajak terhadap masyarakat?
Peran konsultan pajak sangat penting terutama untuk para wirausaha pemula, karena masih banyak yang belum melek pajak sehingga kalau salah melaporkan pajak bisa mengakibatkan denda dan sanksi. Masyakat awampun harus di edukasi bahwa semua fasilitas umum yang dinikmati didanai dari uang pajak.

2. Aktivitas apa saja yang bisa ditawarkan oleh konsultan pajak? (Misal, hanya perhitungan, atau sampai dibayarkan ke kantor pajak, dll)

Edukasi tentang bagaimana menghitung dengan benar dan hemat, membayar mulai kapan terakhir harus dibayar, pembayaran harus ke bank bukan ke kantor pajak, barulah dilaporkan ke kantor pajak dan tidak boleh terlambat.

3. Saat ini banyak konsultan pajak, nah, bagaimana Ibu Zeti mempertahankan kepercayaan sebagai konsultan yang dapat dipercaya?

Antara konsultan dan klien harus klik, tugas konsultan melindungi klien jangan sampai salah langkah, salah hitung dan membayar pajak sehemat mungkin tanpa melanggar aturan dan menghindari sanksi. Tentu harus menjadi konsultan yang profesional selalu meningkatkan kemampuan dan yang terpenting mengerti keadaan masing masing klien dan membimbing dengan benar.

4. Menurut Ibu Zeti, mengapa masyarakat harus "melek" pajak?

Karena pembayaran pajak, wajib bagi siapa saja yang telah memperoleh penghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak, kalau tidak mendaftarkan sebagai wajib pajak apalagi tidak membayar akan mengakibatkan denda yang bertubi-tubi.

5. Sasarannya siapa saja dalam hal memberi edukasi pajak?

Sebagai konsultan pajak, klien saya kebanyakan perusahaan asing tetapi bentuk komitmen saya adalah memberi eduksasi kepada masyarakat pembayar pajak, terutama pembayar pajak pemula atau yang belum tau tentang pajak, karena saya tahu benar konsekuesi bila seseorang harusnya sudah membayar pajak tetapi tidak mau membayar.

6. Kegiatannya apa saja dalam hal memberi edukasi pajak? (Misal, bikin seminar gratis, dll)

Kegiatan apapun saya gunakan sarana untuk mengedukasi masyarakat untuk sadar pajak, mulai dari menulis artikel, menulis buku, memberi seminar, mengajar, talk show di radio, TV, melalui media masa,melalui sosial media, sampai sampai misalnya kumpulan pertemuan rotary club, lions club, asosiasi, atau siapa saja yang ingin tau tentang pajak saya akan dengan sukarela saya jelaskan dengan senang hati. Terus kalau ada yang tanya dari mana dapat duitnya kalau Cuma mengedukasi gratis. Tenang saja justru spesialisasi saya di perusahaan asing dan group perusahaan besar saya anggap edukasi masyarakat pembayar pajak ini sebagai bentuk pengabdian yang selalu saya utamakan.

7. Selama ini, tantangan dan solusinya apa saja dalam memberi edukasi pajak?

Berbeda dengan profesi dokter yang sangat dicari oleh masyarakat, profesi konsultan pajak banyak yang tidak dikenal dan tidak dimengerti apa tugasnya, bahkan langsung ditolak kalau ngomongin pajak karena dianggap topik yang tidak menarik dan menakutkan. Padahal sejujurnya saya justru ngeri apabila ada seorang wirausaha pemula, pedagang on line yang mulai suskses, motivator terkenal, profesi yang sukses  tapi tidak mau tau dengan pajak,karena bisa saja langsung bangkrut bila diperiksa pajak. Ada true story yang bisa sebagai bahan pelajaran, ada seorang pegawai toko pakaian yang semula Cuma sebagai pesuruh , yang karena kegigihannya berhasil menjadi pengusaha garment terkenal dan mempunyai outlet di seluruh Indonesia, ternyata hasil penjualannya tidak dilaporkan semua, karena ada peningkatan harta yang hampir 12 milyar sedangkan penghasilannya Cuma dilaporkan 60 juta setahun tentu tidak cocok dibandingkan kenaikan jumlah hartanya. Akhirnya dihimbau oleh kantor pajak untuk melaporkan penghasilan yang sebenarnya dan membayar kekurangan pajaknya, bukannya membetulkan tetapi malah merasa kerja keras selama ini kok enak saja diminta oleh kantor pajak. Setelah diperiksa diminta data dan rekening tabunganpun menolak, akhirnya atas seijin menteri keungan rekening tabungannya dibuka dan setelah dihitung ternyata kurang bayar pajaknya hampir seratus milyar.  Ibaratnya dari nol menjadi nol kembali, miris bukan. Andai waktu itu dibayar pajaknya 3,6 milyar pasti tidak runyam seperti itu kejadiannya. Itu yang membuat saya prihatin terutama para wirausaha pemula yang belum paham pajak. Sehinga saya selalu bertekat dimana saja kapan saja untuk berjanji mengedukasi walau tidak disukai.

Pajak seharusnya menjadi bagian dari peran serta masyarakat dalam hal pendapatan negara. Sinergi masyarakat wajib pajak dengan konsultan pajak seperti ibu Zeti Arina ini diharapkan mampu memberikan kontribusi demi kemajuan bangsa. Jadi, masihkan pajak menjadi momok? Yuk jadi warga negara yang baik dengan melek pajak. 

sumber gambar: kompasianan.com

1 comment :

  1. Alhamdulillah, saya termasuk tertib pajak. Smg dengan membayar pajak dapat dimanfaatkan untuk pembangunan negeri tercinta... Amin...

    ReplyDelete